BestieIndonesiaNews.id, Lampung Timur — Mal Pelayanan Publik (MPP) bukan sekadar tempat berkumpulnya gerai layanan, melainkan menjadi bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Rini Widyantini, saat secara daring meresmikan 13 MPP baru yang tersebar di berbagai kabupaten di Indonesia, Rabu (11/6/2025). Salah satunya adalah MPP Kabupaten Lampung Timur.

“Reformasi birokrasi bukan hanya di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Rini.

Rini menambahkan, dengan tambahan 13 MPP tersebut, kini tercatat ada 285 MPP yang beroperasi di seluruh Indonesia. Rini berharap kehadiran MPP dapat mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, mengungkapkan bahwa MPP Lamtim yang berlokasi di Komplek Islamic Centre Sukadana saat ini telah memiliki 15 gerai pelayanan. Gerai tersebut mencakup layanan dari organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal.

"Pembentukan MPP Lamtim merupakan cita-cita kami untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," jelas Ela yang didampingi Asisten II KMS Tohir Hanafi, Inspektur Tarmizi, Sekwan M Noer Alsyarif, Kepala DPMPTSP Edi Saputra, serta para kepala OPD dan unsur Forkopimda.

Ela juga menegaskan bahwa Pemkab Lampung Timur akan terus berinovasi dengan menambah jenis layanan di MPP. Salah satunya dengan menjalin koordinasi bersama pihak Imigrasi agar dapat membuka gerai layanan keimigrasian.

“Banyak calon pekerja migran Indonesia asal Lamtim yang membutuhkan layanan paspor dan dokumen keimigrasian lainnya,” ungkap Ela.

Guna meningkatkan pemanfaatan MPP, Pemkab juga gencar melakukan sosialisasi keberadaan dan fungsi MPP kepada masyarakat, baik melalui media massa maupun media sosial.

“Jangan ragu untuk mengunjungi MPP Lampung Timur. No ribet, no pungli,” tegas Ela.

Dengan hadirnya MPP Lamtim, diharapkan masyarakat akan semakin mudah mengakses berbagai layanan publik secara terpadu, cepat, dan transparan.

Laporan : Fahri