BestieIndonesiaNews.id, Lampung Timur – Pemerintah Kabupaten Lampung Timur menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan desa sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai objek.
Hal itu disampaikan Bupati Lampung Timur, Ela Siti Nuryamah, saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati setempat, Kamis 3 Juli 2025.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi XI DPR-RI dapil Lampung II, A. Junaidi Auly, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah BPKP, Kajari Lamtim, Plt Sekda, Sekwan, Para Kepala OPD, Camat, serta peserta dari Kepala Desa dan perangkatnya.
Kegiatan ini digelar sebagai upaya untuk mendorong pemerintah desa lebih profesional dalam mengelola keuangan dan merencanakan pembangunan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dengan pembangunan desa yang tepat sasaran, ketimpangan pendapatan antara masyarakat desa dan kota diharapkan dapat diatasi, serta kualitas hidup masyarakat desa akan meningkat.
"Sejatinya, masyarakat Indonesia berasal dari desa, dan dari desa Indonesia dibangun,” ujar Bupati Ela.
Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada para kepala desa, perangkat desa, pengurus BUMDes, PKK, Karang Taruna, serta kader desa yang selama ini terus berupaya memajukan masyarakat desa di Kabupaten Lampung Timur, Bumei Tuwah Bepadan.
Bupati Ela, juga mengingatkan para pemerintah desa agar berhati-hati dalam mengelola dana desa yang telah diamanahkan oleh negara. Namun demikian, pemerintah desa diimbau untuk tidak takut menggunakan dana desa selama digunakan secara baik, benar, dan sesuai dengan peruntukannya.
“Jangan takut untuk menggunakan dana desa yang telah disalurkan, sepanjang dipergunakan secara baik dan benar sesuai peruntukkannya, dengan niat tulus untuk melayani masyarakat,” tegas Bupati.
Workshop ini diharapkan menjadi momentum bagi desa-desa di Lampung Timur untuk semakin maju, mandiri, dan berdaya saing, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.